Pernahkah Anda berdiri di depan gerbang sebuah sekolah negeri favorit di pusat kota? Bangunannya megah, AC menderu di tiap kelas, dan anak-anaknya menenteng laptop terbaru. Lalu, cobalah berkendara 20 menit ke arah pinggiran, masuk ke gang sempit, dan temukan sekolah swasta "penampung" yang atapnya bocor setiap kali hujan turun, tempat anak-anak yang "terbuang" dari sistem zonasi mencoba merajut masa depan.
Dua potret ini adalah wajah asli pendidikan kita hari ini. Namun, saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tiba, yang terdengar di podium justru kalimat ini: "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua."
Terdengar sangat indah, bukan? Seperti mantra ajaib. Tapi bagi guru honorer yang gajinya habis untuk bayar bensin, atau kepala sekolah swasta kecil yang harus putar otak cari pinjaman demi bayar listrik, tema itu mungkin terdengar seperti "bahasa dewa".
Mengapa Kita Terobsesi dengan "Bahasa Dewa"?
Masalahnya klasik. Setiap tahun ajaran berakhir, Rapat Koordinasi Evaluasi digelar. Masalahnya itu-itu saja: fasilitas timpang, kesejahteraan guru minim, dan biaya pendidikan yang makin mencekik. Harusnya, tahun ajaran baru membawa jawaban atas masalah lama.
Tapi kenyataannya? Kita lebih sering melihat kabinet baru membawa "mainan baru". Ada kecenderungan bahwa menciptakan sesuatu yang baru lebih "seksi" dan "ada uangnya" daripada sekadar memperbaiki yang rusak. Membangun gedung baru lebih mudah dijadikan bahan konten media sosial daripada memperbaiki nasib ribuan guru di sekolah swasta pinggiran.
Akibatnya, sekolah-sekolah favorit (baik negeri maupun swasta) makin melesat bak roket karena mereka sudah punya modal awal. Sementara sekolah "penampung"? Mereka dipaksa berlari dengan kaki terikat, sambil terus disuapi narasi "Partisipasi Semesta".
Realitas di Balik Panggung Upacara
Secara teknis, kualitas pendidikan itu sederhana rumusnya: Guru yang Sejahtera + Fasilitas yang Layak + Kurikulum yang Relevan.
Namun, ketika pemerintah bicara "Partisipasi Semesta", sering kali itu menjadi kode halus bahwa negara sedang meminta pihak lain (masyarakat, industri, atau orang tua) untuk mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya dipikul negara. Ini bukan lagi soal gotong-royong, tapi soal melempar beban.
Sekolah negeri favorit bisa bicara lantang soal pendidikan bermutu karena fasilitas mereka lengkap. Sekolah swasta mahal bisa bicara lugas karena dana mereka tak terbatas. Tapi bagaimana dengan sekolah yang muridnya saja kesulitan membeli seragam? Untuk mereka, pendidikan bermutu hanyalah sebuah angan-angan yang dibungkus pidato tahunan.
Lalu, Apa Solusinya? Atau Kita Hanya Bisa Pasrah?
Jika kita terus terjebak dalam siklus "ganti menteri ganti kebijakan", pendidikan kita akan tetap jalan di tempat. Pendidikan bukan proyek mercusuar yang butuh jargon baru setiap tahun. Pendidikan adalah hak dasar yang butuh kejujuran.
Solusinya tidak muluk-muluk:
- Stop Proyek Mubazir: Alihkan anggaran "program inovasi" yang tumpang tindih untuk mensubsidi silang sekolah-sekolah di bawah standar.
- Audit Kejujuran: Gunakan rapat evaluasi untuk benar-benar menjawab masalah tahun lalu, bukan sekadar presentasi PowerPoint yang terlihat cantik di depan atasan.
- Standarisasi Nyata: Pendidikan "Untuk Semua" berarti anak di gang sempit harus punya akses lab komputer yang sama dengan anak di sekolah elit. Bukan lewat imbauan, tapi lewat distribusi anggaran yang radikal.
Penutup
Hardiknas seharusnya bukan sekadar seremoni upacara dan baju adat. Jangan sampai tema besar tentang "Semesta" justru membuat kita lupa pada "Bumi" yang sedang kita pijak—di mana masih banyak sekolah yang megap-megap bertahan hidup.
Sudah saatnya kita berhenti memakai "bahasa dewa" dan mulai menggunakan "bahasa manusia". Karena pendidikan bukan tentang siapa yang paling hebat menciptakan jargon, tapi tentang siapa yang paling berani memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal di belakang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar